Sosialisasi WBK Terkait Benturan Kepentingan

Sosialisasi mengenai benturan kepentingan dalam konteks pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sangat penting untuk memperkuat pemahaman seluruh aparatur dan pemangku kepentingan bahwa konflik kepentingan dapat menghambat objektivitas, integritas, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta berpotensi menjadi pintu masuk praktik korupsi jika tidak dikelola dengan baik. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan mewajibkan setiap aparatur pemerintah untuk mendeklarasikan potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi netralitas tugas dan keputusan mereka, sekaligus menjadi bagian dari penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Aturan ini mendasari pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelayanan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.